MANOKWARI– Kejaksaan Tinggi Papua Barat melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) terkait program pemulihan ekonomi nasional dengan tema “Melindungi, Mempertahankan dan Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Para Pelaku Usaha Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Papua Barat”
FGD ini dihadiri para pelaku usaha baik jasa travelling, perhotelan, dunia usaha, restoran dan pramuwisata. Kegiatan berlangsung di aula Kejati Papua Barat lantai II, Kamis (16/7/2020).
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf, SH., MH., saat ditemui usai FGD mengatakan stretching forum ini dibentuk sebagai wadah diskusi bersama mitra kerja pelaku ekonomi. “Sehingga mereka bisa dapat melayani dengan optimal baik yang telah dilayani dan yang akan dilayani dan yang belum terjangkau untuk dilayani, ” ungkap Yusuf.
Menurut Yusuf jika dilihat dari demografi dan topografi dan masyarakat Papua yang sangat ramah yang adat istiadatnya beragam, serta lokasi-lokasi destinasi yang begitu indah, ini merupakan suatu anugrah yang diberikan untuk Papua.“Dalam kondisi pandemic Covid-19 ini kita tidak boleh berdiam diri, kita harus bergerak dan berkarya dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional,” ungkapnya.
Menurut Yusuf, pertemuan tersebut akan berlanjut, akan direkomendasikan visi harapan dari travelling melalui Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). “Dari sudut ekonomi bagaimana, dan bagaimana mendapatkan ekonomi balik bisnis orientit untuk melakukan pembayaran terhadap tunggakan-tunggakan baik kepada pegawainya maupun kepada perbankan, kita hitung semua,” tuturnya.
Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Papua Barat, Mathias Rumbruren berharap keadaan di Papua Barat cepat membaik, khususnya dunia pariwisata.“Kami sangat berharap new normal ini cepat, agar semua roda perekonomian khususnya pariwisata di Papua Barat dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Mathias juga sangat mengharapkan akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan bagaimana pariwisata dapat membuming kembali, agar sektor ini dapat hidup.
Lebih lanjut Mathias menyampaikan untuk menuju new normal HPI telah membuat SOP tentang Standar Pemanduan, dan sudah disampaikan kepada pemerintah. “Bukan hanya kami saja tetapi beberapa asosiasi pariwisata di Papua Barat, sehingga harapan kami protokol khusus pemanduan maupun sektor yang lain dapat digunakan di Provinsi Papua Barat,” harapnya.
Pramuwisata ada 7 dewan pimpinan cabang yang terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah Pramuwisata sebanyak 322 orang, yang sudah disertifikasi dan ada yang belum disertifikasi, sehingga pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memberikan bantuan agar mereka dapat membangun Papua Barat.
“Kami sudah beberapa kali menyurat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, namun hingga 5 bulan ini kami belum mendapat bantuan sama sekali, termasuk bantuan dampak khusus Pramuwisata,” pungkasnya.(aa/bm)
Editor: BUSTAM
Komentar