TANJUNGPINANG – Tahun ajaran baru akan segera dimulai pada pertengahan Juli 2020 ini. Kini orangtua siswa mulai pusing mencari seragam sekolah, terutama yang anaknya masuk SMA dan SMK. Keluhan-keluhan orangtua mulai sampai ke telinga Rudy Chua, anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang.
Harga seragam yang mencapai Rp2 juta hingga Rp3 jutaan kini membuat warga kelimpungan. Karena selama pandemi Covid-19, rata-rata ekonomi warga anjlok. Sementara orangtua harus memikirkan nasib anaknya. Orangtua mulai mendengar harga seragam sekolah sangat mahal dan membuat mereka gelisah. Itu belum kebutuhan lainnya.
Rudy Chua mengatakan, salah satu keluhan paling banyak dari masyarakat yang sering timbul saat ini adalah kekhawatiran orangtua terhadap biaya seragam untuk SMA dan SMK yang mencapai Rp3 jutaan. Apalagi kondisi covid seperti ini, banyak warga yang untuk mencukupi kebutuhan makan saja sudah kesulitan. Kini, mereka dihadapkan dengan kewajiban membayar uang seragam nanti.
Karena itu, Rudy Chua meminta agar Pemprov Kepri melakukan kajian terhadap masalah beban yang sangat memberatkan orang tua siswa ini. Menurutnya, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan, antara lain, agar disubsidi Pemprov. Kalau itu memiliki kendala dari segi aturan, bisa menempuh alternatif lain yaitu jangan mewajibkan siswa membeli seragam dari sekolah dan bebas beli di luar serta cukup seragam yang urgent saja yang disiapkan.
Jika memungkinkan untuk sementara ini, maka jangan dulu wajibkan seragam batik, baju kurung dan baju olah raga. Terlebih aturan Kemendikbud saat ini, jam belajar nanti di sekolah akan dikurangi karena pandemi. Kemungkinan, olahraga di lapangan belum ada.
”Makanya, kita minta agar siswa tidak perlu diwajibkan memakai seragam batik atau baju kurung termasuk baju olahraga yang diseragamkan sekolah. Mereka mungkin punya yang lama. Jika diharuskan, maka beri kelonggaran agar siswa bisa pakai baju batik atau baju kurung yang dimiliki saat ini,” ujarnya, kemarin.
Ia mengatakan, di tengah covid ini masalah ekonomi bisa membuat anak dari kalangan tidak mampu terpaksa putus sekolah. Biaya yang terlalu besar akan membuat pilihan yang sulit bagi mereka, sehingga anak bisa jadi korban. Tidak sekolah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah.
”Maka itu, dengan kondisi seperti ini, saya kira masalah identitas bisa dikesampingkan dulu. Baju OSIS misalnya, biar beli di luar atau memakai baju kakaknya kalau ada. Sementara baju batik dan baju kurung dibebaskan dulu. Kecuali Pemprov Kepri punya anggaran yang cukup untuk membantu,” ungkapnya.
Jika Pemprov tak punya anggaran, jangan ada dulu kewajiban pembelian seragam tersebut. ”Kasihan masyarakat yang tidak mampu,” tambahnya.
Ia mengatakan, apabila Pemprov membantu kalangan dari yang kurang mampu, maka akan sulit untuk mendatanya, sehingga bisa ribut. Seperti digratiskannya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tiga bulan kemarin. Tidak ada yang dibedakan. Seluruh siswa SMA dan SMK negeri di Kepri dibebaskan SPP mulai Maret-Juni.
Yang paling mudah bagi Pemprov adalah hilangkan kewajiban membeli seragam baru tersebut dari sekolah. Sehingga siswa bisa pakai baju kakaknya, atau beli di luar atau dijahit sendiri.
”Bisa juga diimbau anak-anak Kelas 3 yang barus lulus untuk menghibahkan baju mereka yang masih layak pakai. Ini baru kebersamaan. Saling membantu di tengah wabah ini. Belajar berempati, membangun karakter peduli terhadap calon adik kelasnya,” katanya.
Jika separuh saja dari siswa Kelas 3 yang mau menyumbangkan pakaiannya, maka siswa dari kalangan kurang mampu sudah terbantu. Ia yakin, siswa dari kalangan mampu pasti membeli baju sendiri atau membeli baju dari sekolah.
Rudy Chua berharap, ada perhatian khusus dari Pemprov Kepri tentang hal ini. Jangan sampai beban pikiran warga yang kurang mampu.
Seperti diketahui, pengumuman kelulusan telah dilakukan untuk SMA dan SMA via online. Saat ini masih proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang juga dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah dibangun Dinas Pendidikan Pemprov Kepri.
Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, siswa yang sudah diterima di salah satu sekolah akan diwajibkan membeli seragam yang disiapkan pihak sekolah. Tujuannya agar seluruh baju mereka seragam. Apabila dibeli sendiri-sendiri, maka seragam tersebut tidak sama dan berbelang.
Kini, karena ekonomi yang anjlok dan banyak kehilangan pekerjaan, biaya seragam tersebut mulai membuat orangtua siswa pusing dari mana mencari uang sebanyak itu nanti. (dlp/luarbiasa.id)
Komentar