TANJUNGPINANG – pandemi Covid-19 tiga bulan terakhir membuat angka kemiskinan naik tinggi di Kota Tanjungpnang. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang mencatat ada penambahan 23.589 orang miskin baru di Kota Tanjungpinang selama tiga bulan terakhir. Sebelumnya, penduduk miskin dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada 11.501 Kartu Keluarga (KK). Sebanyak 11.501 KK ini setiap bulannya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka masuk katagori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Kini, total masyarakat miskin di Tanjungpinang mencapai 35.090 KK.
Kepala Dinsos Kota Tanjungpinang, Amrialis mengatakan, angka kemiskinan di Tanjungpinang naik di atas 100 persen.
”Kita prediksi angka kemiskinan setelah pandemi ini, meningkat 100 persen lebih dari sebelumnya. Ini akrena banyak masyarakat kita kehilangan pekerjaan,” ucap Amrialis, seperti dikutip luarbaisa.id, siberindo grup kemarin.
Kata dia, Dinsos Kota Tanjungpinang terus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori miskin di Kota Tanjungpinang. Supaya akurat, Dinsos melibatkan RT/RW di lingkungan masing-masing.
”Kita tidak diam saja. Kita terus koordinasi dengan Pak RT/RW maupun pihak Kelurahan,” ucap dia.Bertambah atau meningkatnya angka kemiskinan, katanya, diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang, sedang menurun drastis. Ditambah lagi dengan sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di Kota Tanjungpinang.
”Masyarakat kita banyak yang kehilangan pekerjaan akibat covid-19. Disinilah peran pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan itu,” terang mantan Kepala Disperkim Kota Tanjungpinang ini.
Jumlah kemiskinan bisa berkurang, lanjut dia, dengan cara masyarakat yang terkena PHK bisa melakukan hal yang kreatif dengan cara membuka usaha.
”Otomatis angka kemiskinan berkurang. Jangan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja,” sebut dia.
Billy Jenawi, M.Si, salah satu dosen Administrasi publik, kebijakan publik kampus Stisipol Tanjungpinang, menegaskan Pemko Tanjungpinang harus mampu menekan angka kemiskinan. Salah satu solusi jangka pendek, adalah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terkena dampak covid-19.
Kemudian, memberikan modal usaha atau menyalurkan modal usaha untuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UMK). Pemerintah daerah terus mempromosikan hasil UMK yang sudah diproduksi oleh para pelaku agar perputaran uang ditengah masyarakat kembali membaik.
”Ditengah pandemi Covid-19, kita lihat banyak pelaku UMK mempromosikan produknya melalui media sosial. Ini perlu dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sambung dia di tataran ekonomi makro, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga.
Harus bisa menciptakan lapangan kerja produktif melalui program padat karya, menjaga iklim investasi. Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga regulasi perdagangan di tengah pandemi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian. (dri/bas/luarbiasa.id)
Komentar