PAPUABARAT.SIBERINDO.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Raja Ampat( 13/08/2026) di Ruang Rapat Perpustakaan Kanwil Kemenkum Papua Barat. Kegiatan dilaksanakan secara virtual dan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Sahata Marlen Situngkir, didampingi Kepala Divisi P3H Muhayan, serta diikuti Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Dalam arahannya, Sahata mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang terus melibatkan Kanwil Kemenkum Papua Barat dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi tersebut penting untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Muhayan menekankan pentingnya penyusunan produk hukum daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Pembahasan difokuskan pada materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta penjabarannya, khususnya penyesuaian dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
Rapat turut dihadiri Ilham Chalid dari Biro Hukum Papua Barat Daya dan Widodo Dwi Suranto dari Bappeda. Berdasarkan hasil pembahasan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menerima seluruh masukan dan saran Tim Perancang Kanwil Kemenkum Papua Barat, meliputi penyempurnaan judul, dasar hukum, konsideran, sistematika, teknik perumusan, serta materi muatan Ranperda dan Ranperbup.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Papua Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
