MANOKWARI– Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Papua Barat, Abraham Ramandey mengatakan, peran pemuda sangat luar biasa sekali dan sangat penting dalam mengawal demokrasi di Indonesia, khususnya di Papua Barat.
“Di Papua Barat ada 9 kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dan itu merupakan tanggung jawab kita semua dan juga menjadi tanggung jawab pemuda dalam untuk melihat Pilkada ini untuk bersih sesuai tema kita ‘Peran Pemuda dalam menciptakan Pilkada bersih tahun 2020’,” ujar Abraham Ramandey di Swiss-Belhotel Manokwari, Selasa (11/8/2020).
Menurut Abraham pilkada bersih, itu bukan saja tanggung jawab Bawaslu, KPU, kepolisian, tentara, Kejati, tetapi tanggung jawab itu ada di atas pundak semua.
“Tanggung jawab itu kalau ada di pemuda bagaimana peran aktif pemuda di sana, Pilkada itu bisa berjalan bersih, berjalan sehat kalau pemuda itu siap untuk mengawal, kalau pemuda itu tidak siap saya percaya Pilkada ini nanti ujung-ujungnya kita dengar cerita di sana cerita di sini bahwa Pilkada ada ini dan itu,” ungkap Abraham.
Karena ending yang diharapkan adalah lahir pemimpin yang bersih, sehingga pemerintahan akan berjalan baik dan bersih. “Tapi kalau pemimpin itu lahir karena ketidak bersihan, percaya sekian banyak pemimpin kita ditangkap karena awal yang tidak bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut Abraham menyampaikan yang perlu menjadi catatan untuk Pilkada di Papua Barat, Bawaslu telah melakukan tindakan-tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum ASN.
“Ada beberapa ASN yang kami tindak, beberapa bulan yang lalu ASN di Raja Ampat baik kepala kampung dan kepala distrik, untuk kepala kampung sudah di pecat dan untuk kepala distrik lagi diproses,” ucapnya.
Bawaslu menilai keterlibatan pemuda sangat penting dalam mengawal Pilkada yang bersih. Ada 9 kabupaten yang akan melakukan Pilkada serentak. “Kami percaya kalau pemuda mau melaksanakan Pilkada yang bersih, maka hari ini kita mulai siap diri dan menolak semua yang bertentangan dengan hati nurani,” tegasnya.(aa)
Jakarta – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syarif Hasan memberikan apresiasi kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung
Oleh Wina Armada Sukardi, _ Pakar Hukum dan Etika Pers_ KENDATI masih banyak mengandung kontraversial, nampaknya Peraturan Presiden (Perpres) “tentang Tanggung Jawab
JAKARTA- Organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terbesar di Indonesia—beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber— sejalan dengan pernyataan Google yang memberi
Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik mengingatkan pada Pemerintah Indonesia dalam rencana penandatanganan Peraturan
Komentar