MANOKWARI – Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) sekaligus penandatangan pakta integritas dan komitmen bersama di kantor PN Manokwari, Papua Barat. Rabu, (3/1/2021).
Ketua PN Kelas IB Manokwari, Sonny A.B Loemoery, mengatakan membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah kerja berat. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen antara pimpinan dan bawahan dalam satu pola pikir dan budaya kerja yang sama untuk mencapai zona integritas.
“Ada dua sasaran zona integritas yang harus tercapai yaitu terwujudnya PN Manokwari yang bersih dan bebas KKN, dan terwjudnya peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Sonny.
Dia mengatakan pencanangan zona integritas tersebut adalah bagian dari kesunguhan PN Manokwari dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen bersih dan menjadi salah satu formula mewujudkan visi PN Manokwari sebagai badan peradilan yang agung sesuai visi-misi Mahkaman Agung.
“Dari pencanangan ini, PN Manokwari komitmen untuk melakukan perbaikan secara nyata di masa mendatang sebagai sebuah landasan yang kokoh untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai harapan masyarakat,” ujar Sonny.
Dia juga mengakui pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.
“Harapan saya, sama-sama kita bekerja menjaga komitmen dalam membangun zona integritas ini dengan cerdas, ikhlas, dan menjauhi perilaku yang tidak terpuji,” ujar Sonny.
Sementara itu, Plh Bupati Manokwari, Edi Budoyo, mengatakan zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM.
“Ini menjadi upaya penting kita bersama karena mencerminkan tekad dan komitmen untuk menjadikan Pengadilan Negeri Manokwari sebagai zona yang berintegritas,” katanya.
Dia berharap adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum di Manokwari guna mengawal pelaksanaan pembangunan di Manokwari khususnya dan Papua Barat pada umumnya, agar dapat berjalan dengan aman sesuai aturan dan ketentuan serta memenuhi kebutuhan sebagaimana yang diharapkan. (*/cr3).
